KabarKalimantan.id – Menghadapi momentum perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar rapat koordinasi terbatas untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Solar bersubsidi (JBT).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, pada Jumat (7/11/2025) di Kantor Gubernur Kalbar ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, perwakilan Pertamina, dan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Fokus utama pembahasan meliputi kesiapan pasokan Solar, evaluasi tindak lanjut Instruksi Gubernur, serta rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari aksi damai para sopir truk sebelumnya terkait isu kelangkaan Solar. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kalbar telah menerbitkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500.10/224/RO-EKON mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Solar di wilayah Kalbar.
Krisantus menyoroti adanya tantangan serius terkait kuota BBM subsidi.
“Kuota BBM subsidi untuk Kalbar tahun ini ditetapkan sebesar 474.801 kiloliter. Angka ini hanya mencapai 79,33 persen dari total usulan kita sebesar 598.477 kiloliter. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar penyaluran Solar tetap stabil dan berjalan tepat sasaran, terutama menjelang dan selama periode Nataru,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan di lapangan, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP. Pembentukan tim ini merupakan realisasi kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Wakil Gubernur mengakui bahwa pengawasan distribusi BBM sering menghadapi kendala, antara lain perbedaan harga yang signifikan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, tingginya potensi penyelewengan, serta keterbatasan kontrol selama proses distribusi berlangsung.
“Saya berharap melalui rapat ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif, khususnya dalam menghadapi peningkatan kebutuhan energi di akhir tahun,” harap Krisantus.
Menanggapi hal tersebut, Komite BPH Migas, Abdul Halim, memastikan bahwa koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, selaku badan usaha yang ditugaskan, telah dilakukan.
“Secara umum, penyaluran BBM di Kalbar sejauh ini berjalan aman dan lancar. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Nataru, Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan, termasuk SPBU siaga, kios Pertamina siaga, layanan motoris, serta mobil tangki standby di titik-titik yang diprediksi mengalami mobilitas tinggi,” ungkap Halim.
Selain itu, BPH Migas juga telah mengoperasikan posko pemantauan terpusat di Jakarta. Posko ini memanfaatkan teknologi CCTV untuk memonitor potensi kekurangan pasokan, kelangkaan, kemacetan, atau antrean panjang di berbagai daerah, sehingga memungkinkan koordinasi cepat dengan koordinator di daerah jika terindikasi adanya gangguan distribusi.
