KabarKalimantan.id – Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Eka Pria Saputra, SE M.Si mengapresiasi langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat.
Keputusan tersebut resmi diumumkan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu (13/5/2026) di Jakarta setelah polemik penilaian dewan juri terhadap Grup C yakni SMA Negeri 1 Pontianak yang viral di media sosial serta menuai kritik publik.
Dosen FE Untan dan Kepala Inspektorat Sanggau Periode 2020-2023 itu menilai keputusan MPR RI menjadi langkah positif sekaligus bentuk keberanian institusi dalam mengakui kesalahan dan merespons kritik publik secara terbuka.
“Kami mengapresiasi keputusan MPR RI. Ini menunjukkan bahwa kritik publik didengar dan dijadikan bahan evaluasi,” ujarnya.
Baca Juga : Pekan Gawai Dayak Kalbar 2026 Siap Digelar, Panitia Tekankan Ketertiban dan Kebersamaan
Eka menilai polemik yang terjadi harus menjadi momentum pembenahan sistem penjurian, khususnya dalam kompetisi akademik dan konstitusional yang melibatkan pelajar.
Ia kembali menyoroti komposisi juri sebelumnya yang dinilai terlalu didominasi unsur birokrasi struktural.
“Mengkritik juri yang pejabat struktural, eselon dua dan birokrat menjadi tim juri, masyarakat jadi meragukan kapasitas mereka dalam memahami substansi materi,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan ulang final LCC harus melibatkan unsur independen dari kalangan akademisi, dosen, guru, serta stakeholder pendidikan di Kalimantan Barat yang memahami konteks materi Empat Pilar Kebangsaan.
“Saran saya libatkan juri di Kalbar. Tidak mesti semuanya dari Jakarta. Banyak dosen dan guru di Kalbar yang kompeten dan memahami materi secara mendalam,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi perubahan komposisi juri yang kabarnya akan melibatkan juri Independen pelaksanaan babak final ulang mendatang.
“Ini langkah yang baik agar pelaksanaan lomba benar-benar objektif, profesional, dan tidak lagi menimbulkan polemik,” pungkasnya. (*)
