KabarKalimantan.id – Dinamika wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian menuai respons dari kalangan pemuda di Kalimantan Barat.
Hal itu dibahas dalam dialog kepemudaan yang diinisiasi Cipayung Plus Kalimantan Barat, berlangsung di Cafe 1/2 di Jalan Sepakat, Pontianak, pasa Senin 16 Februari 2026 malam.
Ketua Komda PMKRI Regional VII Kalbar, Endro Ronianus, menyampaikan sikap tegas organisasi terhadap isu tersebut.
Dalam forum yang mempertemukan unsur kepemudaan dan praktisi itu, Cipayung Plus menyatakan telah melakukan kajian internal terkait wacana tersebut.
Baca Juga : MOMEN Imlek Ria Norsan Harap Tahun Kuda Api 2026 Bawa Keberkahan dan Semangat Baru bagi Masyarakat
Pada prinsipnya, mereka mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara.
Bagi Cipayung Plus, menjaga independensi Polri adalah hal mendasar. Mereka tidak menginginkan adanya potensi intervensi politik maupun kepentingan kekuasaan di masa mendatang.
Menurut mereka, kementerian merupakan jabatan politis yang tidak terlepas dari dinamika dan tarik-menarik kepentingan politik.
Sikap yang disampaikan bukan tanpa alasan. Dalam menilai kinerja Polri, Cipayung Plus menegaskan tetap bersikap objektif. Ketika terdapat prestasi, apresiasi diberikan. Namun sebagai organisasi kemasyarakatan yang dilindungi undang-undang, fungsi kontrol sosial tetap dijalankan secara konstruktif.
Artinya, ruang kritik dan masukan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional organisasi.
Mereka menekankan bahwa pengawasan publik bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari upaya menjaga institusi tetap profesional dan independen.
“Kami (Cipayung Plus) juga menyampaikan bahwa apabila wacana Polri di bawah kementerian benar-benar diterapkan, maka kami akan melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan sikap resmi organisasi,”ujar Ketua Komda PMKRI Regional VII Kalbar, Endro Ronianus.
Namun hingga saat ini, mereka tetap berpandangan bahwa Polri sebaiknya berada langsung di bawah Presiden.
Dialog tersebut sendiri mengangkat tema “Perspektif Pemuda Menyongsong Bonus Demografi 2045 di Kalimantan Barat.”
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara Cipayung Plus Kalimantan Barat bersama para praktisi dan unsur kepemudaan.
“Melalui forum ini, kami ingin mendorong generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mempersiapkan diri menghadapi momentum bonus demografi 2045,”ujarnya.
Sebab, bonus demografi bukan sekadar angka statistik, melainkan peluang sekaligus tantangan besar yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, integritas kelembagaan, dan stabilitas negara.
“Di titik inilah, diskursus mengenai posisi institusi negara, termasuk Polri, dinilai relevan dibicarakan dalam perspektif generasi muda. Stabilitas hukum dan independensi aparat penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,”pungkasnya. (*)
