KabarKalimantan.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat disambut baik di Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai solusi pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh target yang tepat, penyelenggara menerapkan mekanisme verifikasi data calon siswa yang sangat ketat, yaitu melalui kunjungan rumah (home visit) oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH).
Langkah ketat ini diterapkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau data fiktif. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Raminuddin, menegaskan komitmen tersebut.
“Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi ngaku miskin, pasti gugur. Jadi semua diverifikasi langsung,” tegas Raminuddin.
Sebanyak 600 petugas SDMPKH yang tersebar di seluruh Kalbar dilibatkan dalam proses pendataan dan seleksi awal ini. Tujuannya hanya satu: memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan rentan yang berhak menikmati fasilitas pendidikan gratis ini.
Gubernur Ria Norsan Tinjau Langsung Fasilitas Sekolah Sementara
Di tengah proses seleksi yang berjalan, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyempatkan diri meninjau langsung kegiatan pembelajaran dan kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat. Sekolah ini mengawali tahun ajaran baru Tahap 1C di lokasi sementara, yaitu di Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar (bekas Gedung BLKI), pada Rabu (10/2025).
“Alhamdulillah pada hari ini saya melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di gedung sementara… Lokasi ini akan digunakan hingga pembangunan gedung sekolah permanen selesai,” ujar Gubernur.
Sekolah Rakyat Kalbar saat ini menampung total 90 siswa, dengan 81 orang di antaranya telah terverifikasi. Sekolah ini menampung siswa di tiga jenjang: SD (1 lokal kelas), SMP (1 lokal kelas), dan SMA (2 lokal kelas), dengan kuota maksimal 25 siswa per kelas (kecuali SD 20 orang).
Fokus pada Keamanan dan Kenyamanan Siswa
Dalam tinjauannya, Gubernur Ria Norsan juga secara spesifik menitikberatkan pada aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Ia meminta kepada pengelola untuk mengupayakan pemisahan gedung antara siswa laki-laki dan perempuan jika memungkinkan, guna menjamin kenyamanan proses belajar.
Pemeriksaan kesehatan dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi kegiatan awal yang dilaksanakan untuk mempersiapkan siswa.
Sekolah Rakyat ini dipastikan bersifat gratis. Pihak penyelenggara kini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait batas akhir pendaftaran dan proses rekrutmen guru serta kepala sekolah permanen.
Target Start Belajar dan Kesiapan Tenaga Pengajar
Meskipun proses rekrutmen tenaga pengajar masih menunggu keputusan Kemensos, Dinas Sosial Kalbar telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara.
“Kami siap bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan bersama Kemensos untuk membahas penempatan guru dan kepala sekolah,” kata Raminuddin.
Sementara itu, proses pembangunan dan penataan fasilitas belajar permanen oleh Satker PUPR Kalbar ditargetkan rampung awal Agustus. Dengan dukungan tersebut, Pemprov optimistis kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat sudah bisa dimulai pada pertengahan Agustus sebagai langkah besar untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak Kalbar yang terkendala ekonomi.
