KabarKalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjalin sinergi strategis dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengungkapkan hal itu saat memimpin Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di Halaman Kantor BPBD Kalsel, Sabtu (26/4). Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menumbuhkan budaya sadar bencana.
“Sinergi ini diwujudkan melalui penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Enam SPM tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta kesejahteraan sosial.
Menurut Bambang, BPBD Kalsel merasa terhormat dipercaya menjadi salah satu instansi pengampu SPM dasar, khususnya dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peran ini dinilai penting dalam menjangkau masyarakat lebih luas dan memperkuat dedikasi pelayanan publik di ranah kebencanaan.
Ia menambahkan, semangat kolaborasi ini selaras dengan tema HKB 2025 yang menekankan pentingnya aksi bersama demi kesiapsiagaan bencana yang lebih baik. Momentum HKB juga menjadi wahana meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan arahan Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, yang disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor sehari sebelumnya. Istri Gubernur Kalsel itu menaruh harapan besar agar seluruh SKPD pengampu SPM Posyandu, termasuk BPBD, berperan aktif memberikan layanan nyata kepada masyarakat.
“BPBD memiliki tugas penting untuk terus mengedukasi masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk menggelar simulasi bencana secara berkala bersama stakeholder serta pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.
Dalam simulasi kesiapsiagaan dan penggunaan alat kedaruratan yang turut digelar usai apel, Bambang menekankan urgensi antisipasi terhadap peralihan musim hujan menuju kemarau yang saat ini sedang berlangsung.
Mengacu pada rilis resmi BMKG RI, ia menyebut awal musim kemarau tahun 2025 telah dimulai sejak April dan berlangsung secara bertahap. “Sebanyak 115 Zona Musim (ZOM) di Indonesia mulai mengalami kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah pada Mei dan Juni, mencakup wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Papua,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, meski kemarau 2025 diperkirakan berlangsung lebih singkat, dampaknya tetap signifikan. Puncaknya diproyeksikan terjadi antara Juni hingga Agustus, dengan risiko kekeringan tinggi di Jawa bagian tengah dan timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Maluku.
Bambang menegaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan di masa transisi ini sangat vital, tidak hanya untuk memperkecil risiko bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis.
