KabarKalimantan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan aktif memfasilitasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Fasilitasi ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk 62 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kemendagri memfasilitasi kerja sama BGN dengan pemerintah daerah, termasuk 62 daerah 3T. Untuk daerah lain di luar wilayah terpencil, juga telah dibentuk Satgas yang membantu koordinasi dengan BGN,” kata Mendagri Tito kepada awak media di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Tito menjelaskan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat. Satgas ini berfungsi sebagai jembatan antara Pemda dan BGN, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan program MBG.
“Prinsip utamanya, daerah hanya membantu pelaksanaan. Namun pengambilan keputusan tetap berada di BGN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa aspek pengawasan gizi akan menjadi perhatian utama BGN. Namun, jika terjadi insiden seperti kasus keracunan makanan, penanganan pertama tetap menjadi tanggung jawab Pemda. Hal ini karena BGN tidak memiliki aset kesehatan, rumah sakit, maupun tenaga medis.
“Kalau ada insiden, penanganan awal pasti dilakukan Pemda yang punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, dan sistem tanggap darurat,” pungkasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan menyediakan asupan pangan bergizi yang terjangkau dan merata hingga pelosok negeri.
