KabarKalimantan.id — Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara) tengah berupaya keras menjawab tantangan besar di sektor perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ditambah dengan tingginya angka backlog perumahan, menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mendorong pemerataan hunian layak bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, memaparkan bahwa jumlah penduduk Kaltara diperkirakan naik dari 713.600 jiwa pada tahun 2021 menjadi 749.400 jiwa di tahun 2025. Peningkatan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kebutuhan perumahan di berbagai daerah.
“Data per 2023 menunjukkan backlog kepemilikan mencapai 27.127 rumah tangga, sementara backlog penghunian sebesar 17.752 rumah tangga. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi melalui kerja sama lintas sektor,” jelas Ingkong Ala dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan di Balikpapan, Rabu (15/10/2025).
Keterbatasan rumah terjangkau, terutama di pusat ekonomi seperti Kota Tarakan dan Tanjung Selor, turut memperparah persoalan. Di sisi lain, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mendorong arus migrasi dan urbanisasi yang tinggi ke Kaltara sebagai provinsi penyangga, meningkatkan permintaan terhadap hunian baru.
Namun, Wagub Ingkong tetap optimistis. Ia menilai Kaltara memiliki potensi strategis untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan dan permukiman.
“Posisi geografis yang strategis, serta ketersediaan lahan pengembangan seluas 222 hektare di Malinau dan Bulungan, merupakan modal besar. Koridor Sungai Kayan, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan kawasan industri serta PLTA Mentarang siap menjadi pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen menjalankan program strategis penyediaan rumah layak huni, hunian bagi korban bencana, serta pembangunan infrastruktur permukiman yang didukung penuh oleh APBD.
Wagub juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas langkah konkret dalam mempercepat realisasi program 1 juta rumah nasional. “Inisiatif ini selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Kuncinya ada pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta agar setiap warga dapat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan bermartabat,” tegas Ingkong.
Forum koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam melahirkan kolaborasi nyata untuk menurunkan backlog perumahan, memperkuat pembangunan kawasan perkotaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan secara berkelanjutan.
