KabarKalimantan.id – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria 2025 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, Kamis (25/9/2025). Dalam sambutannya, Sekdaprov menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan transformasi digital yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar layanan publik dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan merata. Transformasi digital tidak boleh hanya sebatas aspek teknis, tetapi juga harus menyentuh masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam sesi seminar, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, menyoroti tantangan terbesar digitalisasi, yaitu kesenjangan antara kecanggihan teknologi dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan.
“Pemerintahan yang cerdas harus melayani dengan baik, tapi masyarakat juga harus bisa mengakses. PR kita adalah memastikan teknologi yang canggih benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Ibnu Sina.
Ia mencontohkan, meski pemerintah telah menghadirkan layanan digital melalui aplikasi dan mal pelayanan publik, sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor karena keterbatasan literasi digital. Karena itu, sosialisasi dan edukasi dianggap penting agar layanan publik digital dapat digunakan secara optimal.
“Pemerintah ingin menunaikan kewajibannya dengan melayani kapan saja dan di mana saja, bahkan 24 jam penuh. Tetapi masyarakat juga perlu diberikan akses informasi yang jelas agar layanan ini benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Selain Ibnu Sina, seminar ini juga menghadirkan Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Wibowo; Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif; serta Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso. Kehadiran para narasumber diharapkan mampu memperkaya strategi dalam mengawal transformasi digital di daerah.
Melalui Rakerda dan Komdiphoria 2025, Pemprov Kalsel mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik digital yang inklusif, mudah diakses, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
