KabarKalimantan.id — Harga rumput laut yang tak menentu menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Tarakan, Dinas Perikanan, Perumda Agrobisnis, dan para pengusaha rumput laut di Gedung DPRD Tarakan, Selasa (10/6/2025). Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah komitmen bersama untuk memangkas rantai birokrasi guna menjaga stabilitas harga.
Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, menjelaskan bahwa harga rumput laut yang rendah selama ini salah satunya disebabkan oleh proses birokrasi yang panjang dalam distribusi dan pemasaran. Hal ini mengakibatkan biaya tinggi dan keuntungan petani menjadi berkurang.
“Dengan bersinergi bersama Perumda Agrobisnis, diharapkan birokrasi yang selama ini dikuasai oleh pengusaha bisa dipangkas. Pemerintah harus hadir agar harga rumput laut bisa menjadi primadona,” kata Herman, Rabu (11/6/2025).
Dalam forum tersebut juga dibahas pembangunan resi gudang yang berlokasi di Jalan Binalatung, Kelurahan Pantai Amal. Infrastruktur ini dinilai strategis untuk mengurangi fluktuasi harga dan menjaga kualitas produk rumput laut sebelum dipasarkan.
“Insya Allah resi gudang ini akan berdampak positif bagi petani rumput laut, baik dari sisi kualitas, risiko, maupun harga,” jelasnya.
Menurut Herman, Perumda Agrobisnis juga telah menjalin komunikasi dengan pengusaha rumput laut di Surabaya dan Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam waktu dekat, pihak Perumda bersama Wali Kota Tarakan direncanakan akan bertemu Bupati Pinrang untuk memperkuat kerja sama perdagangan.
Adapun resi gudang ini akan dikelola langsung oleh Perumda Agrobisnis dengan melibatkan Koperasi Merah Putih yang ada di lokasi. Proyek ini akan menggunakan dana APBD sebesar Rp5 miliar.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha rumput laut di Tarakan serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi petani lokal.
