KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur Kalbar pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan penting ini bertujuan untuk menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah, sebuah laporan terpilih yang dihasilkan dari hasil seleksi ketat BPKP Pusat terhadap kinerja perwakilan di seluruh Indonesia. Kalimantan Barat termasuk di antara 16 perwakilan yang dinilai layak menyampaikan laporan strategis ini langsung kepada Kepala Daerah.
Rudy M. Harahap menjelaskan, laporan tersebut menyoroti isu-isu krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat Kalbar, mencakup aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Semua ini berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan daerah, yang nantinya akan menjadi dasar bagi kami dalam memberikan rekomendasi strategis,” jelas Rudy M. Harahap.
BPKP menemukan adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Rudy Harahap menyebutkan bahwa Pemprov Kalbar berpeluang mengoptimalkan pendapatan hingga mencapai sekitar Rp300 miliar pada tahun mendatang.
Optimalisasi tersebut difokuskan pada dua sektor utama:
1. Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor: Sektor ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk digali lebih lanjut.
2. Optimalisasi Aset Daerah: Aset Pemprov Kalbar yang saat ini bernilai sekitar Rp20 miliar juga perlu dikelola lebih efektif agar menghasilkan pendapatan.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, BPKP menekankan perlunya komitmen dan langkah aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar.
Selain sektor pendapatan, BPKP juga menyampaikan catatan penting mengenai sektor pelayanan publik. Laporan tersebut menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas kesehatan (faskes) di beberapa daerah serta belum optimalnya pemanfaatan aset dan dukungan anggaran di sektor pendidikan.
Rudy menyebut, beberapa sekolah belum memanfaatkan secara maksimal dukungan anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat, mengindikasikan perlunya pembinaan lebih lanjut.
Menanggapi laporan yang disampaikan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil Laporan Eksekutif Daerah ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Pemprov Kalbar dan BPKP. Ia menilai upaya pengawasan dan pembinaan dari BPKP sangat membantu Pemda dalam memastikan anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran demi kepentingan rakyat.
