KabarKalimantan.id — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) terus mendorong penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur dalam antisipasi peningkatan kejadian dan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinluri, dalam Rapat Koordinasi Analisis Bidang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur (13/6).
Thomas menyatakan bahwa peningkatan luas karhutla yang dicatat oleh KLHK periode 1 Januari – 31 Mei 2024 mencapai 13.190,75 Ha yang terjadi di lahan gambut 788,15 Ha dan lahan mineral 12.402, Ha.
“Khusus pada Pronvinsi Kalimantan Timur dari pantauan hotspot sudah mulai meningkat dan pada kondisi anomali, sehingga berpotensi menjadi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Sehingga perlu terus didorong untuk penetapan Status Siaga Darurat,” terang Thomas.
Thomas menjelaskan bahwa dengan penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat dilaksanakan sebanyak dua kali, yang dijadwalkan pada Juli dan Agustus.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur sudah dalam kriteria untuk menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla.
“Kami akan mengerahkan satgas udara maupun darat, memberikan dukungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan”, ungkap Agus.
Agus juga menyebutkan rencana dukungan helikopter untuk Provinsi prioritas penanggulangan karhutla, saat ini telah mengoperasikan 2 unit helikopter patroli dan 5 unit helikopter waterbombing untuk Provinsi Riau.
“Riau sudah menetapkan Status Siaga Darurat sehingga dapat meluncurkan dukungan dari BNPB. Untuk 5 Provinsi prioritas lainnya sudah dialokasikan juga namun belum ada penetapan Status Siaga Darurat”, ungkap Agus.
Menutup acara Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi, Desman Sujaya Tarigan, mengingatkan bahwa pemerintah provinsi khusunya pada provinsi prioritas untuk segera menetapkan Status Siaga Bencana guna antisipasi dan siap siaga dalam pencegahan karhutla.
“Menyikapi peningkatan hotspot dan kondisi anomali saat ini perlu adanya kesiapsiagaan dalam pencegahan karhutla. Dengan bergotong royong dan selalu waspada, kita dapat meminimalkan risiko terjadinya kejadian karhutla,” ajak Desman.
Rapat Koordinasi Analisis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh perwakilan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Perwakilan Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRGM, Perwakilan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Perwakilan Danrem 091, perwakilan Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Pangdam VI/Mulawarman dan perwakilan Kapolda Kalimantan Timur. (rilis)
