KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (4/11/2025).
Gubernur menegaskan bahwa Rakorda ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi daerah yang merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, lanjutnya, sangat bersyukur dan mendukung penuh upaya Baznas agar dapat bekerja lebih optimal dalam menghimpun zakat dari para muzaki (pembayar zakat) untuk kemudian disalurkan kepada fakir miskin dan yang berhak.
Dalam rangka mendukung Gerakan Zakat Nasional, Pemprov Kalimantan Barat telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan pemotongan zakat ASN Muslim berbasis sistem payroll. Melalui sistem ini, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam secara otomatis dipotong sebesar 2,5% setiap bulannya dan disalurkan melalui Baznas.
Gubernur menekankan pentingnya penerapan sistem ini secara merata.
“Program ini sudah saya lakukan di Kabupaten Mempawah dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti tidak hanya ASN di Kantor Gubernur, tetapi juga seluruh ASN di OPD. Kepada para pimpinan OPD, tolong setiap staf yang beragama Islam dipotong 2,5 persen dari gajinya,” tegasnya, sekaligus berencana menyampaikan imbauan serupa kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalbar.
Gubernur juga mendorong seluruh kepala daerah, termasuk yang non-Muslim, untuk tetap mendukung pelaksanaan zakat ASN di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Ria Norsan memberikan contoh pengelolaan zakat yang dinilai sangat profesional, yakni sistem yang diterapkan di Kuching, Malaysia. Di sana, lembaga zakat mampu mengelola aset produktif seperti pusat perbelanjaan. Keuntungan dari aset tersebut kemudian digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, melunasi utang warga, hingga menanggung biaya pengobatan.
“Ini contoh yang luar biasa. Saya berharap Baznas Kalbar juga bisa meniru sistem pengelolaan seperti itu agar zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau bisa, lakukan studi banding ke Kuching,” pungkas Norsan.
Di akhir sambutannya, Gubernur juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan zakat untuk memudahkan masyarakat berzakat dan bersedekah.
Sebagai bentuk nyata sinergi ini, Gubernur Kalimantan Barat menerima penghargaan dari Baznas Provinsi Kalbar atas komitmen, dukungan, dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sistem Payroll Zakat ASN di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
