KabarKalimantan.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi lonjakan penumpang angkutan laut selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Kepala KSOP Kelas I Pontianak, Dr. Capt. Dian Wahdiana, memprediksi lonjakan penumpang di pelabuhan pontianak pada periode 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Menurutnya prediksi tersebut merupakan hasil koordinasi dan pemetaan bersama seluruh pemangku kepentingan pelabuhan.
“Hasil diskusi kami dengan stakeholder, prediksi arus penumpang berada di kisaran 7 hingga 9 persen,” ujar Capt. Dian usai Apel Kesiapan Posko Terpadu Angkutan Laut KSOP Kelas I Pontianak, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, KSOP Pontianak telah melakukan langkah antisipatif sejak dini, mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga penguatan pengawasan operasional pelabuhan. Koordinasi melibatkan Polri, TNI, Basarnas, Forkopimda, Pelindo, operator kapal dan pelabuhan, serta asosiasi terkait.
Baca Juga ; KESERUAN Urus Administrasi Bisa Sekaligus Nikmati View Sungai Kapuas di MPP Pontianak
“Dari sisi kesiapan, khususnya KSOP Pontianak, kami sudah siap untuk menghadapi arus Nataru,” tegasnya.
Capt. Dian menambahkan, pengawasan keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama KSOP, terutama melalui ramp check kapal sebelum keberangkatan. Selain itu, KSOP juga melakukan pemantauan intensif terhadap arus penumpang dan arus barang, dengan fokus di Pelabuhan Dwikora Pontianak sebagai simpul utama aktivitas angkutan laut.
Meskipun pada periode Nataru tahun sebelumnya lonjakan penumpang relatif tidak signifikan dan bahkan tercatat turun sekitar 3 persen, KSOP Pontianak tetap meningkatkan kewaspadaan. Petugas gabungan disiagakan setiap hari untuk memastikan seluruh operasional pelabuhan berjalan aman, tertib, dan lancar.
Dalam mendukung kelancaran transportasi Nataru, KSOP Pontianak juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perhubungan. Dishub Kalbar turut melakukan pengawasan angkutan darat, pemantauan kebutuhan barang pokok, serta koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), khususnya di kawasan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN). (*)
