KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar dinobatkan sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan pada ajang TPAKD Award 2025.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata.
Prestasi ini didasarkan pada penilaian Tim Penilai Utama dari enam lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan akademisi, yang melihat capaian TPAKD Kalbar selama tahun 2024 hingga periode penilaian tahun 2025.
Keberhasilan ini membuktikan konsistensi dan inovasi Pemprov Kalbar dalam memperluas jangkauan dan pemahaman keuangan (inklusi dan literasi keuangan) masyarakat, sekaligus memperkuat peran sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengungkapkan bahwa keberhasilan TPAKD ini menegaskan posisi Kalbar sebagai daerah yang visioner dan adaptif dalam mendukung program nasional.
“Tentu ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan memperluas program literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda,” kata Ria Norsan. Ia yakin, dengan bekal pengetahuan keuangan sejak dini, generasi muda akan tumbuh menjadi mandiri dan cerdas.
Gubernur juga menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil dari sinergi kuat antara OJK Kalbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, dan Lembaga Jasa Keuangan di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pelajar, tapi juga memperluas inklusi keuangan kepada UMKM, petani muda, dan sektor lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar,” ujarnya.
Laporan TPAKD Provinsi Kalbar menunjukkan realisasi agregat rata-rata yang sangat baik, yaitu 149,94% dari 18 program kerja yang dilaksanakan sepanjang 2024. Beberapa capaian signifikan tersebut antara lain:
• Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): Sebanyak 95,25% pelajar di Kalbar telah memiliki rekening tabungan di bank, melampaui target Pemerintah pusat sebesar 91% di tahun 2025.
• Perluasan Akses: Telah tersedia agen perbankan di 1.890 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat.
• Ayo Cerdas Berinvestasi: Jumlah investor saham di Kalbar tercatat sebanyak 94.701, meningkat 21,5% (Year-on-Year), didukung dengan terbentuknya 26 Galeri Investasi di berbagai institusi pendidikan.
• Akselerasi Jaminan Sosial: Sebanyak 21,96% Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) telah menjadi peserta program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja, meningkat drastis dari 12% pada tahun 2023.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di seluruh 552 wilayah. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Pusat, Frederica Widyasari, melaporkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan Indonesia telah mencapai 80,51%, sementara Indeks Literasi Keuangan mencapai 66,4%.
Senada dengan itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti adanya kesenjangan (gap) sebesar 26,1% antara inklusi (92,74%) dan literasi keuangan (66,64%) berdasarkan data Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
“Kesenjangan ini menjadi tugas bersama untuk segera diatasi. Sinergi antara kelompok kerja DNKI dan TPAKD sangat penting dalam menghasilkan jangkauan yang luas,” kata Airlangga.
Airlangga juga memberikan apresiasi tinggi kepada OJK dan perbankan, serta mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian sambil tetap menyalurkan kreditnya, dengan harapan mencapai pertumbuhan dua digit, khususnya di sektor UMKM.
