KabarKalimantan.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan dalam pelaksanaan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
Inspektorat Jenderal KKP menjadi ujung tombak pengawasan dengan menerapkan sistem kontrol berlapis — mulai dari pemantauan langsung di lapangan, review administrasi, hingga pendampingan teknis di tahap awal proyek.
“Kami tidak ingin program-program ini nantinya menemui berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” tegas Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Mutual Check dan Audit Ganda di Setiap Lokasi
Menurut Ade, sebelum konstruksi dimulai, tim pengawas melakukan Mutual Check Awal (MC-0) untuk menyesuaikan rencana teknis dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, review pembayaran pekerjaan dilakukan dua kali di setiap lokasi KNMP untuk menjamin validitas progres dan keabsahan laporan keuangan.
“Pelaksanaannya tentu tidak mudah karena membutuhkan auditor yang mumpuni dan pengawasan jarak jauh yang optimal. Di tahap awal kami juga mendampingi survei calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun program KNMP merupakan proyek percepatan strategis nasional, seluruh tahapan tetap harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (good governance).
Kolaborasi dengan BPKP dan Aparat Penegak Hukum
Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, KKP juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum. Sinergi lintas lembaga ini bertujuan mendeteksi dini potensi penyimpangan dan memperkuat sistem akuntabilitas anggaran.
“Kolaborasi ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat internal, tapi juga terintegrasi lintas lembaga. Dengan begitu, risiko dapat diminimalkan bahkan dihilangkan,” kata Ade.
Langkah tersebut menjadi bagian dari semangat HUT ke-26 KKP, yang mengusung tema “Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas.”
Program Strategis untuk Masyarakat Pesisir
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa seluruh proyek strategis di bawah KKP harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas tinggi dan sesuai koridor hukum.
“Setiap tahapan proyek harus diawasi dengan ketat agar terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” ujar Trenggono.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sendiri merupakan inisiatif unggulan KKP yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas hilir, serta penguatan ekonomi berbasis perikanan rakyat.
