KabarKalimantan.id – Wacana mengenai pembentukan pemerintahan transisi di Gaza pasca-konflik menjadi sorotan utama, menyusul munculnya nama-nama kandidat dari Eropa. Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengajukan usulan strategis: mengusung mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), sebagai Kepala Pemerintahan Sementara Gaza.
Usulan ini disampaikan Hikmahanto saat diwawancarai dalam program Dialog Prime Nusantara TV, pada 11 Oktober 2025, sebagai respons terhadap nama-nama yang beredar, seperti Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.
Hikmahanto menyatakan kekhawatiran terhadap sosok seperti Tony Blair yang dipertimbangkan untuk memimpin pemerintahan transisi. Menurutnya, Inggris memiliki keterkaitan historis yang memulai masalah Israel-Palestina. Selain itu, Tony Blair juga diketahui memiliki lembaga yang terafiliasi dengan Israel.
“Saya khawatir ya, karena Inggris ini kan yang memulai masalah Israel-Palestina. Belum lagi Tony Blair ini punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel,” ujar Hikmahanto.
Ia menekankan bahwa posisi kepala pemerintahan transisi harus diisi oleh sosok yang netral dan berasal dari negara yang tidak memiliki potensi konflik kepentingan di wilayah tersebut.
Alih-alih tokoh Eropa, Hikmahanto justru secara eksplisit mengusulkan agar Presiden Prabowo dapat mendukung Jusuf Kalla. Menurutnya, JK memiliki kualifikasi yang sangat dibutuhkan Gaza saat ini.
“Saya justru mengusulkan kalau bisa Bapak Presiden mendukung mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadi Kepala Pemerintahan,” katanya.
Hikmahanto menjelaskan keunggulan JK, antara lain:
1. Berasal dari negara dengan latar belakang Islam moderat.
2. Memiliki pengalaman luas sebagai kepala pemerintahan dan wakil presiden.
3. Mampu menggerakkan perekonomian dan melakukan rekonstruksi.
“Yang dibutuhkan sekarang oleh Gaza itu adalah menggerakkan perekonomian dan melakukan rekonstruksi yang penting,” tegasnya.
Apabila JK memimpin, Hikmahanto berharap perusahaan-perusahaan konstruksi asal Indonesia dapat diundang untuk terlibat langsung dalam upaya pembangunan kembali Gaza.
Hikmahanto menyatakan optimisme tinggi terhadap penerimaan JK oleh berbagai pihak. Ia menyarankan agar Presiden Indonesia dapat mengontak berbagai kepala negara—mulai dari Amerika Serikat (misalnya, Presiden Trump yang saat itu berkuasa), kepala pemerintahan di Timur Tengah, bahkan perwakilan rakyat Palestina.
“Saya yakin mereka akan bisa menerima figur seperti Pak Jusuf Kalla ini,” tuturnya.
Ia melihat peluang ini sebagai momentum penting bagi upaya diplomasi Indonesia di kancah internasional. “Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan nyata membantu rakyat Palestina yang selama ini menderita akibat kekejaman dari Israel,” pungkas Hikmahanto.
