KabarKalimantan.id – Kasus keracunan massal yang terjadi belakangan ini di Kalimantan Barat memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat melalui Ketua Umum mereka, Gusti Eddy, angkat bicara dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam.
Gusti Eddy menilai, perlu ada kejelasan menyeluruh mengenai akar masalah yang memicu insiden keracunan massal tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan kendala utama dalam pelaksanaan program penyediaan makanan yang diduga menjadi sumber masalah.
Spekulasi Kualitas Makanan dan Unsur Kesengajaan
Dalam pernyataannya, Gusti Eddy menyoroti kemungkinan adanya faktor kualitas dan proses pengadaan yang bermasalah. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai tata kelola program tersebut.
“Apakah karena membeli makanan yang berkualitas rendah, atau diserahkan kepada pihak yang bukan ahlinya demi mendapat keuntungan lebih? Atau bahkan ada banyak pertanyaan lainnya,” tegas Gusti Eddy, menyuarakan dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat.
Lebih lanjut, BPM Kalbar menekankan bahwa jika penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan yang memicu kejadian keracunan tersebut, maka hal tersebut menunjukkan niat buruk dari pihak tertentu.
Desakan Keras kepada Aparat Penegak Hukum: Jangan Jadi Penonton!
Sorotan BPM Kalbar tidak hanya tertuju pada kualitas program, tetapi juga pada peran APH dalam menindaklanjuti kasus ini. Gusti Eddy mendesak agar penegak hukum segera mengambil langkah konkret.
“APH jangan jadi penonton dan jadi pendengar saja. Kalau ada unsur pidananya, harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya, menyiratkan bahwa kelalaian atau niat buruk harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
BPM Kalbar berharap agar APH segera bergerak cepat untuk melakukan investigasi menyeluruh. Langkah konkret ini sangat penting untuk mencegah keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat dan sekaligus menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Desakan BPM Kalbar ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan publik, sekaligus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pelaksana program maupun pihak penegak hukum.
