KabarKalimantan.id — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Sahrujani, meninjau langsung pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jalan Lurus, Kecamatan Sungai Pandan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan program peningkatan kualitas hunian bagi warga kurang mampu berjalan efektif.
Program ini memberikan bantuan senilai Rp20 juta untuk setiap rumah, terdiri dari penyediaan bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. “Kami berharap, dengan adanya bantuan ini, beban hidup warga bisa sedikit berkurang. Dengan begitu, mereka dapat lebih fokus menjalani aktivitas ekonomi tanpa dihantui keresahan soal tempat tinggal,” ujar Sahrujani, didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten HSU, pada Sabtu.
Sahrujani mengakui, tantangan utama dalam program ini adalah keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar semakin banyak rumah tak layak huni yang bisa diperbaiki dalam waktu mendatang. Ia menegaskan komitmennya untuk menambah jumlah penerima manfaat sesuai dengan ketersediaan dana daerah.
Kepala Disperkim LH Kabupaten HSU, Masrai Syawfajar Nejar, menjelaskan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari skema peningkatan kualitas bantuan rumah swadaya yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan permukiman. “Di Desa Jalan Lurus ini, terdapat delapan unit rumah yang akan dibedah. Semuanya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya.
Respons positif datang dari warga. Salah satunya, Mahrian, penerima bantuan, yang menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi tempat tinggalnya. “Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih kepada Pemkab HSU yang sudah peduli. Semoga ke depan pemerintah terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ucap Mahrian dengan mata berkaca-kaca.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sahrujani turut didampingi oleh Wakil Bupati Hero Setiawan, Sekretaris Daerah Adi Lesmana, serta sejumlah pejabat teknis terkait. Peninjauan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga simbol nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal perumahan yang layak dan manusiawi.
