KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 dengan menegaskan arah pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026), menjadi momentum strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kalbar ke depan, khususnya dalam fase krusial RPJMD 2025–2029.
Dalam sambutannya, Norsan menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi harus menyentuh kualitas sumber daya manusia serta pemerataan layanan dasar.
“Pembangunan ke depan harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola yang responsif,” tegasnya.
Baca Juga : Roemah Boedaya Jadi Ruang Literasi, Lebaran Sastra Satukan Komunitas di Kalbar
Tema RKPD 2027 sendiri mengusung “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing Kalbar yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Optimisme pembangunan tersebut didukung capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat sebesar 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Sementara tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dibanding nasional sebesar 8,47 persen.
Namun demikian, Gubernur juga secara terbuka mengungkap tantangan besar dari sisi pembiayaan pembangunan. Kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, jauh melampaui kapasitas fiskal daerah yang hanya sekitar Rp5,59 triliun.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita membutuhkan dukungan investasi, swasta, dan sinergi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi strategi utama ke depan,” ujarnya.
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemprov Kalbar telah merancang 325 program, 1.086 kegiatan, serta 3.254 sub-kegiatan yang akan dijalankan secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah.
Selain itu, perencanaan juga mengakomodasi berbagai aspirasi pembangunan, termasuk 4.210 usulan pokok pikiran DPRD, 698 usulan dari Musrenbang kabupaten/kota, serta 22 usulan dukungan pemerintah pusat untuk proyek strategis.
Adapun arah kebijakan pembangunan Kalbar tahun 2027 difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah.
“Prioritas pembangunan meliputi pembangunan manusia, penguatan ekonomi daerah, infrastruktur dan layanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana, transformasi digital, serta pengembangan seni dan budaya,” pungkasnya. (*)
