KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara resmi meluncurkan inovasi strategis Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS). Acara peresmian berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, pada Jumat 12 September 2025.
Program yang diinisiasi Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara ini dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan swasta, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. SIKOMPAS menjadi wadah kolaborasi multipihak yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media dalam satu ekosistem pembangunan.
Gubernur Kaltara, H. Zainal A Paliwang, menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. “Dengan sinergi, program bisa lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta lebih transparan karena masyarakat ikut terlibat dalam monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Data menunjukkan angka kemiskinan di Kaltara terus menurun, dari 6,8 persen pada 2020 menjadi 6,32 persen pada 2024. Namun, kesenjangan masih terasa, terutama di pedesaan yang mencatat angka kemiskinan 9,23 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 4,73 persen.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltara memasukkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Strategi ini dibangun melalui tiga pilar: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan, dan Penurunan jumlah kantong kemiskinan.
Selain SIKOMPAS, Pemprov Kaltara juga menghadirkan inovasi digital seperti SIJOSKU (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kaltara) dan SIMAS Online (Sistem Jemput Pasien Miskin Online) untuk memastikan ketepatan data dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Peluncuran SIKOMPAS menjadi bukti keseriusan Pemprov Kaltara dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang berbasis kolaborasi lintas sektor.
