KabarKalimantan.id — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, BUMD, hingga perusahaan swasta harus berkontribusi dalam peringatan HUT RI ke-79 di IKN, Kalimantan Timur.
Sri Wahyuni pun menyampaikan perihal persiapan mematangkan semua agenda-agenda kenegaraan dalam rangka HUT RI di IKN. Ia juga meminta kepada masing-masing perangkat daerah yang berkaitan dengan teknis kegiatan HUT RI di IKN untuk mempersiapkan tugasnya secara detail.
Sekda Kaltim ini berharap pelaksanaan upacara kenegaraan resmi pertama di ibu kota baru RI itu bisa berlangsung dengan aman, tertib dan lancar dan tidak ada hambatan.
Saat memimpin rapat persiapan rangkaian HUT RI di IKN, Sri meminta Dinas Perhubungan memastikan jalur transportasi menuju IKN agar lancer, dan tidak ada hambatan bagi para tamu hingga peserta upacara di Kawasan IKN.
Selain itu Sri Wahyuni juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim untuk menyiapkan daftar seribu tokoh yang akan diundang mengikuti upacara detik-detik proklamasi di IKN.
Seribu tokoh tersebut harus merepresentasikan setiap golongan masyarakat Kalimantan Timur, mulai dari tokoh agama, adat, wanita, pemuda, pendidikan, paguyuban, komunitas, dan tokoh masyarakat lainnya.
“Perwakilan disabilitas juga kita undang. Saya juga minta Diskominfo untuk mengundang pimpinan redaksi media sebagai peserta upacara. Jadi semua representasi kelompok masyarakat harus terwakili,” tegas Sekda Sri.
Lanjut Sri menjelaskan pada 10 Agustus 2024 rencananya ada Kirab Bendera Pusaka dari Jakarta dikirim ke Kalimantan Timur. Sekda pun meminta ada penyambutan khusus Kirab Bendera Pusaka mulai dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan hingga IKN, seperti dekorasi VIP Room Bandara SAMS Balikpapan sebagai lokasi penyambutan, hingga iring-iringan pelajar di sepanjang jalan sekitar bandara hingga pintu tol Balikpapan – Samarinda.
Pada kesempatan itu Sekda juga mengingatkan berbagai visual HUT Kemerdekaan RI Tahun 2024 juga sudah harus terpasang di sepanjang kawasan menuju lokasi upacara.
