KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf (Gus Yaqut), pada Rabu (22/10/2025). Kunjungan ini berfokus pada penyampaian Pilar-pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan program unggulan Sekolah Rakyat di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar.
Kunjungan tersebut menandai momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini bertujuan utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Pentingnya Pilar Sosial dan Sekolah Rakyat
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, yang membuka kegiatan tersebut sekaligus membacakan sambutan Gubernur, menekankan peran strategis pilar sosial dalam upaya membangun kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
“Program pilar sosial dan Sekolah Rakyat ini memiliki arti strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Semua ini memerlukan dukungan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Harisson.
Harisson turut mengapresiasi kontribusi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan unsur pilar sosial lainnya yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.
Perkembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat
Sekda Harisson juga menyampaikan perkembangan signifikan program Sekolah Rakyat di Kalbar. Hingga saat ini, sebanyak 78 siswa telah terverifikasi, meliputi 21 siswa SD, 19 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Proses belajar mengajar telah dimulai sejak 27 September 2025, didukung oleh 1 kepala sekolah dan 19 guru mata pelajaran.
Siswa Sekolah Rakyat menerima fasilitas lengkap, mencakup pemeriksaan kesehatan pra-sekolah, talent mapping, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama, delapan jenis seragam sekolah, layanan makan tiga kali sehari dan dua kali kudapan (snack), perlengkapan belajar, serta dukungan laptop untuk siswa dan guru.
Program ini diharapkan menjadi sarana pembinaan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.
Fokus Utama Mensos: Akurasi Data dan Bantuan Tepat Sasaran
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa ketiga program sosial ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Mensos Gus Yaqut menyoroti krusialnya akurasi data dalam penyaluran bansos. Berdasarkan hasil evaluasi, tercatat masih ada ketidaktepatan sasaran yang cukup tinggi, seperti 45 persen bansos secara umum, 55 persen Program Indonesia Pintar, dan 60 persen bantuan gas 3 kg.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah melaksanakan verifikasi dan pengecekan di lapangan (ground check) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Dari lebih dari 3 juta data yang dicek, sekitar 1,9 juta tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh data kini dipusatkan dan wajib mengacu pada data BPS,” jelas Mensos.
Mekanisme Pemutakhiran Data Terbaru
Pemerintah saat ini menggunakan dua jalur utama untuk pemutakhiran data: jalur formal (berjenjang dari tingkat RT/RW hingga provinsi) dan jalur non-formal melalui aplikasi Cek Bansos. Jalur non-formal ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dan menyanggah data secara langsung.
Mensos juga menjelaskan pembagian 10 desil ekonomi masyarakat. Desil 1 dikategorikan sebagai miskin ekstrem, sementara desil 2–4 termasuk keluarga rentan. Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (desil 1–4), yang mencakup sekitar 140 juta jiwa.
“Kami berharap pemutakhiran data dapat selesai pekan ini. Semoga keluarga di desil 2, 3, dan 4 dapat tumbuh menjadi keluarga mandiri. Prinsipnya: bantuan sementara, berdaya selamanya,” tegasnya.
Sekolah Rakyat: Solusi Permanen Pengentasan Kemiskinan
Lebih lanjut, Mensos Gus Yaqut menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.
Peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2, yang juga didukung program komplementer seperti bantuan sembako, perbaikan rumah, keanggotaan BPJS Kesehatan, koperasi desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
“Presiden menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing mampu menampung hingga 1.000 siswa. Sekolah Rakyat di Pontianak ini menjadi sekolah ke-53. Tahun ini, akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat,” papar Mensos.
Program ini diharapkan mampu menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendidikan anak-anak mereka.
Apresiasi Gubernur Kalbar: Sinergi Kunci Keberhasilan
Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat kebijakan perlindungan sosial di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik program prioritas yang digagas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar-pilar sosial dan pembentukan Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan komitmen kami di daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kebijakan dan kesinambungan program antara pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat akan terus meningkat,” pungkasnya.
Acara kunjungan kerja berlangsung hangat, ditutup dengan interaksi langsung antara Menteri Sosial dan siswa-siswi Sekolah Rakyat Pontianak beserta orang tua mereka.
