KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendukung penuh dan menyukseskan proses pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei penting ini berlangsung hingga 31 Oktober 2025.
Gubernur Norsan menegaskan bahwa partisipasi aktif dan jujur ASN dalam pengisian survei ini tidak boleh dianggap sepele. SPI merupakan instrumen krusial KPK untuk menilai tingkat integritas serta mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang ada di instansi pemerintah.
“Saya minta seluruh ASN Pemprov Kalbar harus segera mengisi survei SPI KPK, jangan abai. Survei tersebut sebagai cermin integritas kita. Kalau diisi asal-asalan, sama saja kita tidak serius dalam membangun pemerintahan yang bersih,” tegas Gubernur Norsan.
Integritas Bukan Sekadar Slogan: Jujur Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Gubernur menekankan pentingnya kejujuran, kelengkapan, dan kecermatan dalam memberikan jawaban. Ia menjelaskan bahwa hasil dari SPI ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif di Kalimantan Barat.
“Integritas bukan hanya slogan. Dengan SPI ini, KPK bisa melihat sejauh mana komitmen kita,” ujarnya.
Ria Norsan memiliki harapan besar agar melalui partisipasi penuh ASN, Kalimantan Barat dapat menampilkan diri sebagai provinsi yang serius, transparan, dan berkomitmen melawan praktik korupsi. Ia mendesak agar tidak ada satupun ASN yang lalai dalam menunaikan tanggung jawab ini.
Memperkuat Kepercayaan Publik dan Birokrasi Profesional
Komitmen Pemprov Kalbar terhadap SPI KPK merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
Gubernur berharap, partisipasi penuh dari seluruh ASN dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, diharapkan proses pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.
