Pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial
Pemprov Kalbar
Sepanjang 2025, Ria Norsan Tancap Gas Bangun Infrastruktur Hingga Penguatan Layanan Publik
Sepanjang 2025, Pemprov Kalbar meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui perluasan program beasiswa untuk siswa di sekolah swasta
MOMEN Musda Kwarda Kalbar ke 15, Syarif Abdullah Kokoh dalam Pembinaan Gerakan Pramuka
Wahana mengevaluasi yang sudah dicapai dan menyusun langkah baru yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda
Gerak Cepat Ria Norsan Tangani Banjir ROB di Kalimantan Barat
Gubernur Kalbar Ria Norsan, menekankan bahwa penanganan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah
WUJUDKAN Keadilan Restoratif, Jamkrindo, Kejagung dan Pemprov Kalbar Teken MoU Kerjasama
Pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku
Yanieta Arbiastuti Dongkrak Kualitas Anak Usia Dini Lewat Program Jemput dan Bintang PAUD
Hadirnya layanan PAUD yang ramah anak, aman, inklusif, serta sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
Hari Santri Nasional: Ria Norsan Tegaskan Komitmen Dukungan Nyata Pemprov Kalbar untuk Pemberdayaan Santri
Gubernur Ria Norsan tegaskan komitmennya di Hari Santri. Pemprov Kalbar siap sinergi dan dorong bantuan nyata agar santri jadi motor penggerak pembangunan daerah.
Perkuat Pilar Sosial, Mensos Targetkan BLTS Tepat Sasaran; Pemprov Kalbar Dukung Penuh Pengentasan Kemiskinan
Mensos Gus Yaqut Kunjungi Kalbar, dorong sinergi Pusat-Daerah entaskan kemiskinan dan pastikan akurasi data bansos. Pemprov Kalbar apresiasi program.
Masyarakat Adat Ketungau Hulu Pertanyakan Kinerja Satgas PKH yang Minim Koordinasi
Masyarakat Adat Ketungau Hulu pertanyakan kinerja Satgas PKH yang dinilai minim koordinasi. Pemprov Kalbar siap perjuangkan hak dan status hutan adat.
Wujudkan Birokrasi Bersih, Pemprov Kalbar Wajibkan 2 Paksi di Setiap OPD
Pemprov Kalbar wajibkan minimal 2 ASN menjadi Paksi (Penyuluh Antikorupsi) di setiap OPD. Ini bertujuan perluas edukasi dan integritas.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.