KabarKalimantan.id — Sejumlah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan juga Kepala Rumah Sakit se-Kalimantan Barat (Kalbar) mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2024, yang diinisiasi Dinkes Pemprov Kalbar di Ballroom Hotel Aston Pontianak, (21/6).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D.,
Pj Gubernur Kalbar, dr. Harisson menyampaikan terima kasihnya atas kedatangan Wamenkes RI ke Kalimantan Barat. Menurut Pj Gubernur kehadiran Wamenkes sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap peningkatan taraf kesehatan di Kalimantan Barat.
“Seperti kita tahu pelayanan kesehatan di kalimantan barat perlu terus kita tingkatkan, terutama untuk level preventif dan promotif mulai dari Posyandu, Puskesmas, Pustu (Puskesmas Pembantu), maupun tingkat rujukan (rumah sakit),” ungkap dr. Harisson.
Pj Gubernur menyebut, peningkatan preventif dan promotif tentu sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan.
Tak hanya itu, Harisson juga meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten atau kota untuk beraksi dalam menurunkan angka stunting dan tuberculosis (TBC) pada Rakerkesda Provinsi Kalimantan Barat 2024. Terlebih kedua hal tersebut merupakan atensi dari pemerintah pusat.
Wamenkes RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menilai penyelenggaraan Rakerkesda diharap mampu menjadi wadah untuk menyelaraskan program dari pemerintah pusat lewat pemerintah daerah, khususnya di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
“Karena kita ketahui setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dan kebutuhan yang beragam, termasuk untuk sektor kesehatan,” ujar dr. Dante.
Lewat Rakerkesda ini, lanjutnya, juga akan menjadi acuan untuk memformulasikan kebutuhan bagi masing-masing daerah untuk diajdikan masukan untuk pemerintah pusat. Terutama agar dapat diberikan kebijakan secara rasional dan spesifik bagi tiap dareah.
“Tadi juga saya tekankan, untuk efisiensi dan untuk kesetaraan, serta peningkatan kebutuhan kapabilitas anggaran dan sebagainya. Sehingga semua daerah mempunyai dampak yang lebih terjamin kedepannya lewat agenda Rakerkesda ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Erna Yulianti menyebut lewat gawai yang digodok oleh pihaknya mengusung tema transformasi kesehatan menuju Kalbar emas 2045. Menurutnya transformasi kesehatan merupakan bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Dirinya menambahkan transformasi kesehatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkualitas guna mendukung pencapaian visi negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk penguatan integrasi dan sinergitas pelaksanaan program kesehatan dalam mengimplementasikan transformasi kesehatan berkelanjutan di Provinsi Kalbar,” ungkap Kadinkes Pemprov dr. Erna.
Dokter jebolan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengatakan bahwa transformasi kesehatan 2025-2045 akan fokus pada lima aspek utama yaitu promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat.
Kemudian pada pelayanan kesehatan primer dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer yang mudah dijangkau dan bermutu. Lalu untuk pelayanan kesehatan rujukan dengan meningkatkan kualitas dan spesialisasi pelayanan kesehatan rujukan yang terpadu dan bermutu.
Serta mewujudkan sistem kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan tata kelola sistem kesehatan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Pada Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dengan meningkatkan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan yang merata dan bermutu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, lewat kegiatan Rakerkesda ini pula, Dinkes Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang dianggap berprestasi dan berpengaruh terhadap sektor kesehatan di Kalimantan Barat. Diantaranya Kabupaten Bengkayang yang meraih Best Practice Penerapan ILP, Kabupaten Sekadau meraih Best Practice Percepatan Pencapaian Desa ODF, Kabupaten Kayong Utara meraih Best Practice Strategi Pemenuhan SDM Kesehatan, serta Kota Pontianak meraih Percepatan Penurunan Stunting.
