Kabarkalimantan.id — Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis dengan peran yang sangat penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberadaannya yang dekat dengan lokasi IKN menjadikan Kaltim memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang akan mendukung keberlanjutan IKN ke depan. Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, Kaltim diharapkan dapat menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan visi besar bangsa Indonesia.
Karena peran pentingnya dalam pembangunan IKN itulah Kaltim memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menopang visi besar bangsa Indonesia. Sebagai provinsi yang menjadi salah satu bagian integral dari IKN, Kaltim harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah pembangunan yang diambil dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan IKN. Pembangunan ini tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga aspek pemerintahan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat yang harus ditingkatkan.
Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim Sri Wahyuni meminta kepada kabupaten dan kota di Kaltim untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mendukung pembangunan IKN. “Oleh karena itu, kita harus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana setiap rupiah dari alokasi anggaran harus digunakan secara optimal untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sri Wahyuni saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Timur, di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17 /12). Pernyataan ini mencerminkan tekad Pemprov Kaltim untuk mengelola anggaran secara efisien dan efektif, agar setiap dana yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk mempercepat pembangunan, termasuk pembangunan IKN. “Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap program yang dilaksanakan serta mengutamakan belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Pembangunan yang berbasis pada kepentingan masyarakat, yang mengutamakan sektor-sektor produktif, diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim dan mendukung pembangunan IKN.
Pemprov Kaltim juga mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya program ketahanan pangan dan energi, yang harus diwujudkan melalui swasembada pangan dan kemandirian energi. “Termasuk fokus pada pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui program makan bergizi untuk anak-anak yang akan menggerakkan ekonomi daerah, kemudian alokasi dana desa dan pengaliran dana ke daerah untuk memperkuat perekonomian lokal,” tandas Sri Wahyuni. Program pemberdayaan ekonomi pedesaan dan penguatan perekonomian lokal ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pengalokasian dana desa dan penguatan sektor pertanian serta ekonomi pedesaan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga fokus pada pencapaian swasembada energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, serta hilirisasi yang akan dilakukan melalui penguatan industri dan peningkatan nilai tambah komoditi. “Ketersediaan perumahan yang layak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia,” tambah Sri. Fokus pada energi terbarukan ini sangat relevan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Kaltim, dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan berkontribusi pada keberlanjutan energi nasional.
“Tugas ini, tentu tidak mudah, tetapi dengan komitmen bersama, tentu diyakini akan mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” harap Sri Wahyuni. Komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim.
Melalui penyerahan DIPA dan TKA tahun 2025, Sri mengajak semua pihak untuk menjaga semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, melaksanakan setiap program dengan penuh integritas, dan membuktikan bahwa Kalimantan Timur mampu menjadi contoh pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan semangat ini, diharapkan Kaltim dapat menjadi provinsi yang tidak hanya sukses dalam pembangunan IKN, tetapi juga dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya serta berkontribusi pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
