KabarKalimantan.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, dan dihadiri seluruh kepala serta sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu 6 Mei 2026.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan publik, terutama pada sektor layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi air bersih.
Menurutnya, setiap persoalan pelayanan harus ditangani melalui perencanaan yang berbasis data sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
Baca Juga : Wabup Ketapang Buka Penandatanganan Pakta Integritas SPMB 2026 2027
“Penanganan serius terhadap persoalan teknis, seperti tingginya tingkat kebocoran, sangat krusial untuk menjaga kualitas layanan sekaligus kesehatan keuangan perusahaan daerah,” tegas Jamhuri.
Ia juga mendorong modernisasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi, khususnya dalam pengelolaan serta pengolahan air bersih.
Selain itu, Jamhuri meminta seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan mengedepankan profesionalisme. Menurutnya, setiap persoalan harus dihadapi dengan semangat mencari solusi, bukan saling menyalahkan.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret melalui penyusunan rekomendasi perbaikan jangka pendek yang dapat segera diterapkan dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor agar setiap program pembangunan berjalan searah dan memberikan dampak yang lebih luas.
“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kita perlu fondasi yang kuat agar arah pembangunan tetap terpadu dan berkelanjutan,” ujar Alexander.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan pemerintahan.
“Seluruh jajaran OPD diminta untuk bekerja lebih aktif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan di lapangan,” tegasnya.
Rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin pemerintahan. Hasil pembahasan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Ingat, pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri,” tutupnya.
