KabarKalimantan.id — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers Diskominfo HSS, Banjarbaru, Senin lalu.
Kepala Inspektur Daerah HSS, Kiki Rachmawati, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemkab, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi yang solid.
“Terima kasih kepada Bupati HSS, wakil bupati, sekda, para asisten, staf ahli, serta jajaran kepala OPD yang telah mendukung sehingga Pemkab HSS dapat meraih opini WTP yang ke-12 secara berturut-turut,” ujar Kiki.
Kiki menambahkan, opini WTP ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga mampu membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah Banua.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang kembali diraih daerahnya. Ia juga menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten HSS yang tercatat paling rendah di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, tadi disampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten HSS merupakan yang paling rendah se-Kalsel,” ujarnya.
Fahmi berharap ke depan Pemkab HSS dapat terus meningkatkan prestasi dan mempererat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna membangun Kabupaten HSS yang lebih maju dan sejahtera.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemkab HSS di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati bersama DPRD setempat dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
